Belumew.com — Pada dekade antara tahun 1983 hingga 1993, Indonesia menampilkan potret ekonomi yang penuh harapan. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pada era Orde Baru, pendapatan per kapita bangsa melonjak dua kali lipat, dari $255 AS menjadi $508 AS.
Angka ini tidak hanya menandakan pertumbuhan domestik yang pesat, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih unggul dibandingkan raksasa Asia yang saat itu baru mulai menggeliat, Tiongkok, yang pendapatan per kapitanya masih berkisar di angka $250 hingga $300 AS. Namun, sejarah mencatat dua jalur reformasi yang sangat berbeda.
Tiongkok memilih reformasi ekonomi yang singkat dan pragmatis, sementara Indonesia menempuh jalan politik total pada tahun 1998. Kini, beberapa dekade, sebuah pertanyaan mendasar kemudian menghantui hati nurani bangsa. Mengapa Indonesia, sebuah negara tropis yang dianugerahi kekayaan alam berlimpah, tertinggal begitu jauh dari Tiongkok? Jawabannya terletak pada penyakit kronis yang menggerogoti fondasi negara: korupsi sistemik, oligarki politik, dan kegagalan institusi demokrasi, yang secara tragis dilambangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Jalur reformasi yang berbeda antara Indonesia dan Tiongkok menjadi titik divergensi krusial. Tiongkok, di bawah kendali Partai Komunis yang otoriter, memfokuskan seluruh energi nasionalnya pada pembangunan ekonomi. Mereka membuka diri terhadap investasi asing, membangun infrastruktur secara masif, dan mengubah negara menjadi pusat manufaktur dunia.
