Benarkah Bupati Belu “Tidak Tahu”? Menggugat Model Kepemimpinan Bupati Belu dalam Polemik Seleksi PPPK

OPINI: Lejap Yuliyant Angelomestius, S. Fil (Jurnalis, Akademisi dan Aktivis)

BELUNEWS.COM- Bayangkan: ratusan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, menanti hasil seleksi dengan harap-harap cemas. Masa depan mereka bergantung pada proses yang seharusnya transparan dan adil. Namun, bayangan ketidakjelasan justru membayangi.

Polemik meletus, dan puncaknya, Bupati Willybrodus Lay, yang sangat dikenal dengan tagline “Sahabat Sejati,” menyatakan “tidak tahu” tentang permasalahan ini (Baca: https://www.lintaspewarta.com/regional/19315631779/polemik-teko-kian-meruncing-bupati-belu-serang-sekda-hingga-sebut-rasa-bupati) .

Pernyataan mengejutkan ini bukan hanya mengundang pertanyaan, tetapi juga mengusik kepercayaan publik, sekaligus mengungkap luka menganga dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Belu. Lebih dari sekadar masalah administrasi, kasus ini mengungkap kegagalan kepemimpinan dan sistem yang menuntut evaluasi mendalam.

Pernyataan Bupati yang mengaku baru mengetahui polemik seleksi PPPK setelah munculnya protes publik sungguh memprihatinkan. Ini menunjukkan disfungsi komunikasi dan koordinasi internal yang serius. Ketiadaan informasi penting yang sampai kepada pimpinan daerah mengindikasikan kelemahan sistem pelaporan dan pengawasan.

Aliran informasi yang tersendat bukan hanya hambatan administratif; ia adalah sinyal bahaya ketidaktransparanan dan kesenjangan dalam pengambilan keputusan.

Terlepas dari semua itu, marilah kita mencoba menganalisis model kepemimpinan Bupati melalui lensa Teori Sifat (Trait Theory) yang dirumuskan Stogdill (1948), yang selalu menekankan pentingnya karakteristik pemimpin, seperti kecerdasan, inisiatif, kepercayaan diri, dan komunikasi interpersonal yang efektif.