Dalam penjelasannya, Kabareskrim Polri, Komjen. Pol. Asep Safrudin, menyatakan bahwa penyadapan diduga berlangsung sejak tahun 2025 hingga Oktober 2026. Penyadapan dilakukan terhadap sejumlah nomor telepon penting, termasuk nomor telepon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga pengusaha.
Yang mengkhawatirkan, penyadapan tersebut ternyata dilakukan tanpa dilengkapi surat perintah dari penyidik maupun izin dari pengadilan yang ditunjuk, sehingga sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Bahkan pada Oktober 2026, data hasil penyadapan diketahui telah dihapus secara sengaja dengan tujuan menutup jejak perbuatan tersebut.
Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 KUHP tentang penyadapan tanpa hak, Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP tentang akses ilegal ke sistem komputer, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Atas perbuatan tersebut, mereka terancam pidana penjara paling lama 10 tahun.
