Ketika Ambulans Dilempari, Siapa yang Bertanggung Jawab? Menelaah Kegagalan di Balik Kasus Pelemparan Ambulans di Dusun Beko, Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat.

BeluNews.com — Sebagai warga negara yang percaya pada tegaknya hukum dan keadilan, saya mendapati diri saya berada dalam posisi yang tidak hanya kecewa, tetapi juga sangat kritis terhadap apa yang tampaknya menjadi kemandekan dalam penanganan sebuah kasus krusial di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. 

Peristiwa pelemparan ambulans di RT. 002, Dusun Beko, Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat, bukan hanya kejadian kriminal biasa, ini adalah serangan terhadap layanan publik vital, sebuah tindakan yang mengancam nyawa, dan cerminan dari potensi kegagalan sistemik yang mendalam. Yang lebih dikutuk lagi, hingga saat ini, pelaku tindak pidana tersebut belum berhasil diidentifikasi apalagi ditangkap. 

Di sini saya harus bertanya, dengan nada yang lugas dan kritis. Apakah kinerja Polres Belu benar-benar sudah optimal, ataukah ada lapisan-lapisan kegagalan yang lebih luas yang perlu kita telanjangi?

Ironi terbesar dalam kasus ini terletak pada konteks kejadiannya. Sebuah kejadian pelemparan ambulans yang terjadi di tengah acara “Masuk Minang”. Sebuah ritual adat yang lazimnya dihadiri oleh lingkaran keluarga besar dan kerabat dekat, seharusnya tidak meninggalkan misteri mengenai identitas pelakunya. 

Logika sederhana saya mengatakan bahwa dalam sebuah lingkungan yang relatif tertutup dan akrab, di mana setiap individu kemungkinan besar saling mengenal, pengenalan pelaku seharusnya menjadi tugas yang relatif mudah bagi aparat penegak hukum. Namun, satu bulan berlalu tanpa kejelasan, tanpa seorang pun yang digelandang ke meja hijau. 

Teori Arendt menekankan pentingnya berpikir kritis dan mengambil tanggung jawab individual.  Dalam konteks Dusun Beko,  kegagalan ini tampak pada beberapa tingkatan.  Polisi gagal menjalankan tugasnya dengan efektif,  saksi-saksi potensial gagal bersaksi,  dan mungkin bahkan ada pihak-pihak yang secara aktif menghalangi proses penyidikan.  Semua ini merupakan manifestasi dari “banalitas kejahatan”  —  tindakan-tindakan biasa yang menghasilkan konsekuensi yang luar biasa buruk.

Kegagalan ini bukan hanya terletak pada aparat kepolisian semata.  Lingkungan sosial yang erat, di mana pelaku kemungkinan besar dikenal oleh banyak orang,  menunjukkan adanya kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam upaya menutup-nutupi kasus ini.  Keengganan saksi untuk bersaksi,  jika memang ada,  menunjukkan kegagalan moral kolektif dalam menegakkan keadilan.  Inilah yang Arendt sebut sebagai “kebiasaan berpikir yang dangkal,”  di mana individu memilih untuk menghindari konfrontasi dan tanggung jawab.

Fakta ini, dari sudut pandang saya, secara langsung menempatkan kinerja Polres Belu di garis sorotan depan. Apakah ini menunjukkan kurangnya kapasitas investigasi? Kurangnya keinginan politik untuk menindak? Ataukah, yang lebih parah, ada motif-motif tertentu yang menyebabkan aparat seolah berjalan di tempat? 

Arendt mengingatkan kita bahwa kejahatan dapat terjadi di mana saja, kapan saja,  dan oleh siapa saja.  Kegagalan untuk melihat dan mencegahnya adalah bentuk kejahatan tersendiri.  Dalam kasus Dusun Beko,  kegagalan ini terlihat jelas dalam ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran dan menuntut keadilan.

Saya menanyakan kejelasan atas pertanyaan-pertanyaan ini, karena setiap hari tanpa penangkapan adalah erosi kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjaga keadilan dan bernegosiasi.

Salah satu spekulasi yang kerap muncul dalam konteks penanganan kasus-kasus di daerah adalah dugaan penerapan “Restorative Justice” yang salah kaprah atau tidak efektif. Konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, melibatkan korban, pelaku, dan komunitas dalam proses penyelesaian konflik, seringkali di luar jalur pidana formal, dan umumnya diterapkan pada kasus-kasus ringan. 

Namun, pelemparan ambulans bukanlah tindak pidana ringan. Ini adalah serangan terhadap fasilitas umum yang vital, potensi pembunuhan, dan pelanggaran serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.