Opini: Lejap Yuliyant Angelomestius, S. Fil, Aktivis, Pengamat Sosial Politik
Pertama, prinsip perbedaan dilanggar secara terang-terangan. Alih-alih memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung, DPRD NTT justru mengalokasikan anggaran yang besar untuk tunjangan mewah bagi diri mereka sendiri, sementara jutaan warga NTT masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Kedua, prinsip kesamaan kesempatan juga diabaikan. Dengan menikmati tunjangan yang fantastis, para anggota DPRD NTT memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan kesempatan, sementara masyarakat miskin NTT terpinggirkan dan sulit untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
Jika para anggota DPRD NTT benar-benar menerapkan “selubung ketidaktahuan” Rawls, mereka seharusnya bertanya pada diri sendiri: “Jika saya tidak tahu apakah saya akan menjadi anggota DPRD atau seorang petani miskin di NTT, prinsip-prinsip keadilan seperti apa yang akan saya pilih?”
Dengan berada di posisi yang tidak mengetahui status sosial mereka, para anggota DPRD NTT seharusnya lebih berhati-hati dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan alokasi anggaran. Mereka seharusnya memprioritaskan kepentingan masyarakat miskin dan memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk meraih kesejahteraan.
Namun, kenyataannya, para anggota DPRD NTT justru bertindak sebaliknya. Mereka memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri, tanpa mempedulikan nasib jutaan warga NTT yang hidup dalam kemiskinan.
Tindakan DPRD NTT ini bukan hanya sekadar pelanggaran etika, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan yang mendasar. Skandal ini menggugat keadilan sosial di NTT dan menuntut pertanggungjawaban dari para pelaku.
Oleh karena itu, masyarakat NTT berhak menuntut agar DPRD NTT membatalkan kenaikan tunjangan tersebut dan mengalihkan anggaran tersebut untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin. Pemerintah Provinsi NTT juga harus mengawasi dan mengevaluasi kebijakan tunjangan DPRD NTT.
