Isu sensitif terkait bantuan pemerintah juga menjadi sorotan. Oskar, salah satu warga, mengeluhkan sistem pendataan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak transparan.
”Nama saya tiba-tiba hilang dari daftar penerima setelah proses pendataan foto rumah,” keluh Oskar. Hal serupa dialami Helena, seorang janda di RT 01/RW 05, yang mengaku belum pernah tersentuh bantuan sosial sama sekali dari pemerintah.
Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Antonius Mudianto menegaskan bahwa seluruh masukan warga telah dicatat secara detail untuk segera ditindaklanjuti.
”Seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Kabuna hari ini akan menjadi Pokok-Pokok Pikiran (Pokpir) DPRD. Kami akan perjuangkan dalam rapat paripurna agar pemerintah daerah segera memberikan solusi dan mengakomodir kebutuhan mendesak warga di sini,” tegas Mudi.
