Ia juga menyoroti kerusakan lingkungan akibat praktik politik transaksional dan sistem yang mendorong eksploitasi sumber daya alam demi keuntungan cepat. Sistem politik yang ada dinilai melahirkan pemimpin berkualitas rendah, mematikan meritokrasi, serta menciptakan dinasti politik yang menguasai ruang publik layaknya kepentingan pribadi.
Panggilan untuk NTT
Diskusi ini menegaskan pertanyaan mendasar yang harus dijawab: bukan lagi soal apakah NTT bagian dari Indonesia, melainkan “Apakah Indonesia sudah bekerja secara adil bagi NTT, dan apa yang akan kita lakukan dari sini untuk mengubahnya?”
Pembaruan Indonesia tidak boleh hanya bergaung dari Jakarta. Seruan ini mengajak seluruh elemen di Kupang dan NTT untuk memulai perubahan dari lingkungan sendiri—mulai dari pemerintahan, organisasi, hingga rumah tangga—mewujudkan republik yang adil dan berkeadilan bagi seluruh wilayah kepulauan.
