
Inisiasi kebijakan Makanan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah Prabowo menuai diskusi serius terkait efektivitas alokasi anggaran. Terdapat kekhawatiran besar bahwa program ini berpotensi menjadi bentuk pemborosan anggaran (fiscal waste) serta rentan terhadap praktik korupsi birokratis. Kendati demikian, harus diakui bahwa orientasi normatif MBG dirumuskan untuk mereduksi prevalensi stunting, mengoptimalkan status nutrisi masyarakat, dan mengakselerasi pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional.
Namun, dari perspektif kebijakan publik, penggunaan instrumen MBG untuk mencapai indikator-indikator tersebut dinilai kurang presisi dan belum menjawab akar permasalahan secara komprehensif. Upaya mitigasi stunting seharusnya dilakukan melalui intervensi langsung yang lebih tepat sasaran kepada kelompok rentan, bukan melalui mekanisme distribusi massal yang kompleks.
Lebih lanjut, penguatan kapabilitas SDM tidak memerlukan intervensi buatan seperti MBG. Pemerintah seharusnya memfokuskan alokasi anggaran pada pembangunan infrastruktur pendidikan. Prioritas anggaran harus diarahkan pada rehabilitasi fasilitas fisik institusi pendidikan, pemerataan ketersediaan tenaga pendidik yang disertai jaminan kesejahteraan finansial yang layak guna mengeliminasi paradoks kemiskinan energi pengajar di tengah gelontoran dana program yang spekulatif serta digitalisasi sarana pembelajaran melalui penyediaan perangkat pintar dan konektivitas internet yang kuat.
Di sisi lain, negara wajib menggaransi aksesibilitas pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi bagi masyarakat prasejahtera, memanfaatkan basis data terpadu (single data) yang telah dimiliki pemerintah untuk memastikan implementasi tepat sasaran.
Kemudian dimensi nutrisi tidak dapat terlepas dari ketahanan pangan yang diperlukan pada sektor agraris dan peternakan. Alternatif alternatif solutif, alih-alih membiayai program konsumtif berskala masif, pemerintah mestinya mengonsolidasikan kebijakan pada pencapaian swasembada pangan yang merata. Intervensi negara harus dikonsentrasikan pada pemberdayaan komprehensif petani dan peternak lokal, serta penciptaan ekosistem pasar yang kompetitif hingga ranah global.
Melalui penguatan fondasi produksi domestik ini, peningkatan status gizi, derajat kesehatan masyarakat, dan kualitas SDM akan terakselerasi secara organik seiring dengan efektivitas tata kelola makro yang diterapkan oleh pemerintah.






