Benarkah Bupati Belu “Tidak Tahu”? Menggugat Model Kepemimpinan Bupati Belu dalam Polemik Seleksi PPPK

Apabila kita menggunakan perspektif ini, pernyataan Bupati tampak bertentangan dengan ciri-ciri pemimpin ideal. Apakah kurangnya inisiatif untuk menggali informasi krusial tentang seleksi PPPK? Ataukah ada kendala dalam membangun jaringan informasi yang memadai di pemerintahan?

Stogdill (1948) menunjukkan pemimpin efektif cenderung lebih cerdas, inisiatif, dan percaya diri. Kecerdasan intelektual dan emosional penting untuk memahami kompleksitas permasalahan dan pengambilan keputusan. Inisiatif menuntut proaktivitas, bukan menunggu masalah muncul. Kepercayaan diri yang bijak menjadi landasan untuk keputusan yang berani dan bertanggung jawab.

Namun, komunikasi interpersonal yang efektif tak kalah penting. Komunikasi yang baik memastikan aliran informasi lancar, memberikan data akurat dan terkini kepada pemimpin.

Kegagalan komunikasi dalam kasus Belu telah berujung pada krisis kepercayaan dan polemik berkepanjangan, menunjukkan kurangnya kemampuan Bupati membangun hubungan kerja efektif dengan jajarannya (Yukl, 2010).

Selain Stogdill , jika kita juga melihat persoalan ini melalu perspektif Kepemimpinan Ki Hadjar Dewantara (Sudibyo, 2010), perilaku Bupati bertentangan dengan filosofi “Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani.” Ketidaktahuan Bupati menunjukkan kegagalan memberi teladan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

Bupati Belu gagal membangkitkan semangat kerja dan koordinasi, menciderai prinsip “Ing Madya Mangun Karsa,” dan kurang memberikan dukungan dan bimbingan, melewati prinsip “Tut Wuri Handayani.” Ki Hadjar Dewantara menekankan kepemimpinan yang melayani, memberdayakan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Ketidaktahuan Bupati mengusik komitmen beliau pada pelayanan publik dan kesejahteraan warganya.

Tagline “Sahabat Sejati” yang diusung Bupati pun menjadi ironis. Kepemimpinan yang bersahabat idealnya membangun komunikasi yang terbuka, empatik, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam polemik seleksi PPPK ini, tagline tersebut terkesan hanya sebuah slogan kosong atau hanya “omon-omon” yang tidak direfleksikan dalam praktik kepemimpinan nyata.