Terjebak Antrian Panjang vs Kejar Setoran: Kami tidak memiliki waktu luang untuk ikut mengantri berjam-jam di SPBU demi mendapatkan BBM berharga normal. Posisi kami berkejaran dengan waktu untuk segera mendapatkan penumpang agar dapur tetap ngebul. Antrian di SPBU sering kali didominasi oleh para pelangsir yang sengaja menghabiskan waktu berjam-jam demi menimbun minyak.
Terpaksa Membeli Harga Mahal: Karena tidak bisa antri, kami terpaksa harus membeli BBM eceran dari pengecer dengan harga yang jauh melebihi standar pemerintah (Pertalite Rp 15.000/liter).
Pendapatan yang Tergerus: Di sisi lain, tarif atau angkutan ojek di Kota Atambua tidak mengalami kenaikan. Ongkos ojek tetap sama seperti biasa, sementara harga bahan bakar terus meroket naik, dan harga kebutuhan pokok di pasaran ikut melambung tinggi akibat rantai distribusi yang mahal.
Penderitaan ini tidak hanya dirasakan oleh penulis seorang diri. Ribuan rekan sesama pengemudi ojek dan pekerja sektor informal lainnya di wilayah Kabupaten Belu merasakan tekanan ekonomi yang terus-menerus sama. Kami bekerja lebih keras, membanting tulang dari pagi hingga malam, namun hasil yang dibawa pulang ke rumah malah semakin menyusut. Jerih lelah kami habis terserap untuk membayar harga bensin yang tidak wajar.
Spekulasi Liar yang Beralasan: Indikasi Penyelundupan Lintas Batas
Melihat kondisi ketersediaan minyak yang dijual yang terkadang sangat-sangat langka bahkan di tingkat pengecer sekalipun, nalar sehat masyarakat mulai menyimpulkan: Kemana sebenarnya perginya seluruh pasokan subsidi BBM yang disalurkan ke Kabupaten Belu?
Spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat menjadi semakin bohong, dan sayangnya, spekulasi tersebut memiliki dasar pijakan yang sangat kuat di lapangan. Muncul dugaan kuat adanya praktik mafia penyelundupan minyak bersubsidi ke negara tetangga (RDTL).
Secara geografis dan ekonomis, harga jual bahan bakar di Timor Leste jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia karena statusnya yang merupakan wilayah penjual berbeda dengan mata uang (Dolar AS) yang membuat selisih harga menjadi sangat menguntungkan bagi para penyelundup. BBM bersubsidi yang dibeli dengan harga murah di SPBU Atambua menggunakan uang negara untuk rakyat Indonesia, diduga kuat disedot dan diselundupkan melewati jalur-jalur tikus perbatasan untuk dijual kembali demi meraup keuntungan pribadi yang tidak halal.
Jika dugaan ini benar, maka apa yang terjadi di Belu bukan lagi sekedar masalah kelangkaan energi biasa, melainkan bentuk pengabdian terhadap kedaulatan ekonomi negara dan menjamin hak-hak masyarakat perbatasan secara sistematis.
Evaluasi Kinerja Lembaga Negara: Antara Wewenang dan Pembiaran
Kabupaten Belu sebagai kota perbatasan darat yang strategis dan cukup sibuk seharusnya mendapat perhatian khusus, prioritas pengawasan, dan intervensi kebijakan yang serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: pembiaran yang berulang dari tahun ke tahun.
Sejumlah institusi dan lembaga negara yang memiliki mandat dan kewenangan penuh atas persoalan ini dinilai gagal total dalam menjalankan fungsinya:
