Atambua, Belunews.com – Menjelang usia kemerdekaan Indonesia yang menginjak delapan puluh tahun, sebuah pertanyaan yang pedih dan terus menghantui muncul. Sejauh mana bangsa ini telah benar-benar mewujudkan prinsip-prinsip Trisakti yang dicita-citakan oleh Bung Karno?
Dicanangkan sebagai fondasi bangsa yang benar-benar berdaulat. Berdaulat dalam politik, berdikari dalam Ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Trisakti bukan sekadar slogan, melainkan cetak biru emansipasi pascakolonial.
Namun, seiring kalender mendekati tahun 2025, realisasi penuh cita-cita ini tetap menjadi teka-teki yang menuntut refleksi kritis atas jurang pemisah yang tak kunjung usai antara aspirasi dan kenyataan.
Prinsip pertama, Berdaulat dalam politik, mendalilkan Indonesia yang bebas dari manipulasi eksternal, dan menentukan nasibnya sendiri. Meskipun belenggu kolonialisme yang nyata telah dilepaskan pada tahun 1945, dekade-dekade berikutnya telah menyingkap bentuk pengaruh yang lebih berbahaya.
Manuver geopolitik, beban utang luar negeri yang sangat besar, dan persyaratan yang diberlakukan oleh lembaga keuangan internasional, pada berbagai titik, telah membatasi ruang kebijakan Indonesia, terutama selama masa krisis ekonomi atau transisi politik.
Secara internal, isu korupsi yang terus-menerus, erosi supremasi hukum, dan kecenderungan yang terkadang muncul untuk dikuasai oleh elit, memperlemah gagasan otonomi politik absolut. Pertanyaan yang muncul, Apakah Indonesia benar-benar berdaulat ketika kebijakan domestiknya secara halus, atau terang-terangan, dibentuk oleh tekanan eksternal, atau ketika patologi internal menggerogoti fondasi pemerintahan mandiri yang demokratis?
Perjuangan untuk kemerdekaan politik sejati, dengan demikian, bertransmutasikan dari menghadapi kekuatan kolonial menjadi menavigasi jaringan ketergantungan global dan kerentanan domestik yang kompleks.
Yang memperparah dilema politik ini adalah tantangan berdikari dalam ekonomi. Sukarno membayangkan ekonomi yang dibangun di atas kemandirian, distribusi kekayaan yang merata, dan basis industri domestik yang kuat yang mampu melayani kebutuhan rakyatnya tanpa ketergantungan asing yang berlebihan.
