Otonomi Daerah, Feodalisme Baru, dan “Lahan Basah” Para Penguasa
Krisis ini tidak hanya berhenti pada tingkat birokrasi pusat BGN. Apalagi jika kita melihat dinamika di daerah-daerah, masalah jauh lebih memprihatinkan dan menunjukkan gejala feodalisme anggaran yang akut. Di berbagai kabupaten dan kota, program rantai pasok MBG banyak melibatkan yayasan-yayasan baru yang didirikan secara dadakan dan terafiliasi erat dengan para pejabat daerah, mulai dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga kepala daerah dan pejabat tinggi instansi pemerintah setempat.
Fenomena ini melahirkan apa yang disebut oleh para sosiolog politik sebagai state capture korupsi (korupsi penangkapan negara), di mana kebijakan publik dibajak untuk melayani akumulasi modal segelintir elit politik lokal. Anggota dewan yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas (pengendali) justru berubah wujud menjadi vendor atau makelar proyek makanan anak. Mereka menggunakan pengaruh politiknya untuk memonopoli tender pengadaan bahan baku, menentukan harga satuan yang digelembungkan, dan menekan pihak sekolah untuk menerima kualitas makanan yang jauh di bawah standar gizi yang ditetapkan, demi meraup margin keuntungan sebesar-besarnya.
Jika keserakahan struktural ini terus dibiarkan tanpa adanya tindakan tegas dan revolusioner dari penegak hukum, maka ancamannya sangat fatal. Program MBG sudah tidak tepat sasaran. Alih-alih sampai ke lambung anak-anak dari keluarga kurang mampu, anggaran triliunan rupiah justru menguap menjadi aset pribadi para penguasa lokal, kendaraan mewah, dan dana kampanye politik terselubung.
Lebih jauh lagi, korupsi yang sistematis, terstruktur, dan masif ini akan tetap dan terus menjadi “lahan basah” yang merupakan kewenangan bagi para penguasa, mulai dari tingkat kewenangan daerah hingga lingkaran kekuasaan tertinggi di Istana. Ketika rantai patronase ini dibiarkan mengakar, program perlindungan sosial berubah fungsi menjadi mesin pencuci uang politik, sementara anak-anak Indonesia tetap dibiarkan mengonsumsi karbohidrat murah tanpa gizi seimbang yang layak, sekadar agar para elite di atas meja kekuasaan bisa terus menikmati pesta pora di atas penderitaan rakyat.
