Sejarah politik Nepal sejak awal abad ke-21 ditandai dengan pergolakan yang parah. Setelah satu dekade perang saudara antara monarki dan pemberontak Maois, Nepal secara resmi menghapuskan monarki berusia 240 tahun pada tahun 2008 dan mendeklarasikan diri sebagai republik. Ini adalah hasil dari “Revolusi Rakyat” pertama pada tahun 2006, yang menjanjikan era baru demokrasi, perdamaian, dan kemakmuran. Namun, janji-janji tersebut sebagian besar belum terpenuhi.
Pasca-monarki, Nepal terjebak dalam lingkaran ketidakstabilan politik. Majelis Konstituante, yang dibentuk untuk menyusun konstitusi baru, gagal mencapai konteks dan berulang kali diperpanjang, menciptakan kevakuman hukum dan memperpanjang masa transisi. Partai-partai politik utama – Kongres Nepal, Partai Komunis Nepal (Maois Pusat), dan partai-partai Marxis-Leninis lainnya – sering kali terlibat dalam perebutan kekuasaan yang berlarut-larut, mengutamakan kepentingan sempit di atas kepentingan nasional.
Disparitas ekonomi yang parah, korupsi yang meluas, dan kurangnya akuntabilitas pemerintah semakin memicu ketidakpuasan masyarakat. Jutaan warga Nepal masih berjuang dalam kemiskinan, sementara elite politik sering diabaikan mengabaikan kebutuhan dasar rakyat. Masalah-masalah ini menjadi bahan bakar gelombang bagi pembekuan yang secara sporadis muncul di berbagai bagian negara.
